FDBS dan Anggaran yang Dicoret
27 Januari 2010 3 Komentar
SEBUAH paradoks terjadi dalam kebijakan kesenian di Jawa Barat. Di tengah tingginya semangat Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengangkat potensi budaya dan bahasa Sunda, Festival Drama Basa Sunda (FDBS) yang telah berlangsung selama dua puluh tahun justru tidak mendapat perhatian. Padahal, jumlah patandang (peserta) dari tahun ke tahun terus meningkat dan datang dari berbagai kota/kabupaten di seluruh Jabar.
Bahkan, hingga dua bulan menjelang penyelenggaraan FDBS XI bulan Maret 2009 mendatang, perhatian itu masih belum ada. Inilah yang dipertanyakan sekaligus disayangkan oleh sejumlah seniman, budayawan, dan pengamat budaya Sunda. Padahal, FDBS merupakan bukti yang bisa menjawab kecemasan segelintir elite yang suka sekali menyebut-nyebut bahwa budaya dan bahasa Sunda terancam punah. Melalui FDBS-lah bisa terlihat antusiasme anak-anak muda terhadap budaya dan bahasa Sunda.
Selain itu, FDBS sebenarnya bisa menjadi bagian dari pendidikan budaya dan bahasa Sunda. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mendukung dan memperhatikan festival yang diselenggarakan oleh Teater Sunda Kiwari ini. Pandangan itu muncul dalam diskusi “FDBS Sebagai Media Pendidikan Budaya Sunda” di Aula Redaksi HU Pikiran Rakyat, Kamis (21/1), dengan menampilkan pembicara dosen STSI Bandung Arthur S. Nalan, Godi Suwarna (seniman), dan Dhipa Galuh Purba (seniman).
“Kegiatan yang mulia dan meriah ini selalu luput dari perhatian dan para tokoh pemerintah. Untuk urusan dana, misalnya, FDBS masih bergantung pada kebaikan hati perseorangan, belum jadi kebijakan pemerintahan dalam APBD,” kata Godi Suwarna yang sejak tahun 1990 setia menjadi salah seorang juri FDBS.
MINIMNYA perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan FDBS menjadi sorotan tajam para peserta diskusi. Dhipa Galuh Purba memandang sebenarnya FDBS merupakan salah satu aplikasi nyata dari pelajaran bahasa Sunda dan seni budaya. Selain itu, FDBS bisa menjadi peluang dalam pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Terlebih lagi, FDBS merupakan festival yang telah berlangsung secara berkesinambungan, meski harus babak belur dalam biaya operasionalnya.
“Di tengah kondisi semacam itulah sempat tersiar kabar rencana Pemprov Jabar menggarap film ’Perang Bubat’ dengan biaya Rp 6 miliar. Membayangkan biaya operasional FDBS dan anggaran film ’Perang Bubat’ bagaikan cicak dan dinosaurus. Tetapi cicak tampak lebih realistis dan tetap hidup, sedangkan dinosaurus nyatanya cuma geledug ces,” ujar Dhipa.
Sedangkan Agam menawarkan pemikiran agar FDBS tidak melulu bergantung pada pemerintah. Akan tetapi mencoba melakukan manajemen jaringan dengan berbagai komunitas industri kreatif yang di Bandung sehingga festival ini bisa bersinergi dengan berbagai bidang.
“Membangun manajerial networking juga tak kalah pentingnya. Di samping juga terus mengingatkan dan menggedor pemerintah,” kata Agam.
Sementara Dadi P. Danubrata dari Teater Sunda Kiwari menjelaskan kondisi terakhir persiapan penyelenggaraan FDBS XI bulan Maret 2010 mendatang. Peserta yang sudah terdaftar mencapai 69 grup teater. Namun, hingga hari ini panitia belum punya persiapan apa pun. Respons dari pihak Disparbud Jabar belum ada, meski mereka telah mengajukan proposal.
“Saya dengar anggaran buat FDBS dicoret. Tetapi oleh Disparbud kami diminta lagi mengajukan proposal yang katanya akan langsung diajukan ke gubernur. Tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Juga pernah kami diminta untuk membuat surat permohonan audiensi dengan Kadisparbud Jabar. Tetapi sejak kami ajukan bulan Desember 2009, sampai sekarang juga tak ada kabarnya,” ujar Dadi. (Ahda Imran)***
Pesan dan Kesan